Wakil ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjarifudin saat memimpin rapat Panja Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Sekjen, Dirjen Dikdasmen dan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.Foto :Andri/rni

Permasalahan pendidikan sangat krusial, sehingga memerlukan penyelesaian yang serius dari pemerintah. Wakil ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjarifudin menegaskan, guru profesional merupakan faktor penentu pendidikan yang berkualitas, untuk itu guru harus terus meningkatkan kompetensinya dalam mengajar seiring dengan perkembangan zaman.

Hal itu ia ungkapkan saat memimpin rapat Panja Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Sekjen, Dirjen Dikdasmen dan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/1/2019).

Dijelaskan Hetifah, rapat Panja Pendidikan dan Tenaga Kependidikan kali ini membahas terkait kebijakan Kemendikbud terhadap kondisi dan permasalahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), kebijakan pemenuhan PTK di setiap satuan pendidik, pengaruh terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (UU Sisbuk) terhadap pemenuhan PTK dan pengaruh terbitnya UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan terhadap kualitas PTK. 

Selain kompetensi guru, legislator Partai Golkar itu juga beharap permasalahan guru honorer K2 segera diselesaikan melalui rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2019 ini.

Di tempat yang sama, Dirjen Dikdasmen Kemendikbud menyampaikan 53 persen total guru di Indonesia terdiri dari guru non-PNS. Untuk memenuhi kebutuhan guru saat ini, dibutuhkan sekitar 988.133 guru PNS. Namun, diupayakan cukup dengan 707.324 PNS dengan perhitungan efektifitas guru mengajar maksimal 30 jam pelajaran seminggu, dengan multi-grade dan multi subject teaching. (rnm/sf)